Senin, 04 Januari 2016

Daftar Peraturan Turunan Perpres 4/2015 (lanjutan)

  • Peraturan Kepala LKPP No 16 Tahun 2015 Tentang Petunjuk Teknis Pengangkatan Dalam Jabatan Fungsional Pengelola Pengadaan Barang/Jasa Melalui Mekanisme Pengangkatan Dari Jabatan Lain.
  • Peraturan Kepala LKPP No 19 Tahun 2015 Tentang Tentang Tata Cara Pelaksanaan Pengadaan Badan Usaha Kerjasama Pemerintah Dengan Badan Usaha Dalam Penyediaan Infrastruktur
  • Peraturan Kepala LKPP No 21 Tahun 2015 Tentang Harmonisasi Standar Dokumen Pengadaan Untuk Pekerjaan Konstruksi Melalui Pelelangan Umum/Pemilihan Langsung Dengan Pascakualifikasi Metode Satu Sampul (National Competitive Bidding/NCB) Dengan Sumber Dana Dari Bank Dunia
  • Peraturan Kepala No 19 Tahun 2015 Tentang Perubahan Atas Peraturan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 13 Tahun 2013 Tentang Pedoman Tata Cara Pengadaan Barang/Jasa Di Desa
  • Surat Edaran Kepala LKPP Nomor 8 Tahun 2015 Tentang Tunjangan Bagi Pejabat Fungsional Pengelola Pengadaan Barang/Jasa
  • Peraturan Kepala LKPP No 23 Tahun 2015 Tentang Petunjuk Teknis Operasional Sertifikasi Keahlian Tingkat Dasar Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah.

Jumat, 29 Mei 2015

Cara Belanja dan Cara Pembayaran Pemerintah

2 hari lalu berkesempatan ditugaskan untuk menghadiri rapat pembahasan Rancangan Perka LKPP tentang Pembelian Online.

Perkembangan teknologi menjadikan adanya perubahan dan perkembangan terhadap cara belanja dan cara pembayaran tanpa dibatasi ruang dan waktu seiring dengan kebutuhan dan gaya hidup masyarakat, yaitu belanja secara online melalui situs-situs belanja online.

Inilah yang terjadi di kehidupan sehari-hari dalam masyarakat  namun bagaimana dengan pemerintah mengingat kebutuhan pemerintah yang juga mengalami perkembangan seiring perkembangan jaman teknologi dan masyarakat. Mungkin dalam cara belanja dapat mengikuti perkembangan saat ini akan tetapi untuk cara pembayaran ada aturan dan tata cara terkait pengelolaan keuangan negara yang dirasa belum dapat mengikuti perkembangan dunia bisnis saat ini.

Berikut ada salah satu materi rapat pembahasan tersebut. Pengaturan-pengaturan perlu ditetapkan mengingat belanja pemerintah adalah untuk mendukung pelayanan kepada masyarakat yang merupakan salah satu bentuk pertanggung jawaban penggunaan keuangan negara. Beberapa peraturan terkait masih dalam pembahasan juga antara lain peraturan tentang cara pembayaran, peraturan tentang ecommerce, serta peraturan lain yang telah diterapkan namun belum maksimal pelaksanaannya yaitu peraturan tentang pendaftaran sistem elektronik, guna memastikan sistem elektronik yang digunakan oleh pemerintah dan masyarakat untuk bertransaksi merupakan sistem elektronik yang benar.



Jumat, 17 April 2015

#pbjid masih tentang Pengumuman Pengadaan Barang/jasa di Surat Kabar

1. Surat Edaran KA. LKPP : No. 1/2015 tentang Pengumuman Pengadaan Barang/jasa di Surat Kabar "menginstruksikan K/L/D/I menambah mengumumkan pelelangan/seleksi/pemilihan langsung pada surat kabar nasional atau surat kabar provinsi"

2. Surat Edaran MenpanRB No.13/2014 tentang Gerakan Hidup Sederhana "...guna mewujudkan Good Governance, agar dilakukan langkah-langkah sebagai berikut : 4. Membatasi publikasi advertorial yang menggunakan biaya tinggi"

(harga publikasi pengumuman pengadaan memang sudah di negosiasikan akan tetapi bisa menjadi biaya tinggi kalau tiap pelaksanaan harus diumumkan, apalagi bila diakumulasikan tiap instansi baik pusat maupun daerah)

Kamis, 16 April 2015

#pbjid CERITA LAMA BELUM KELAR (Pengumuman Pengadaan Barang/jasa di Surat Kabar)

Judul ini kayaknya cocok untuk pengumuman ini..

Terbitnya Perpres No. 8 tahun 2006 tentang perubahan ke empat Keppres 80/2003 tentang Pedoman Pengadaan Barang/jasa Pemerintah menurut hemat saya merupakan cikal bakal penggunaan media online untuk menggantikan media koran dalam pengumuman pengadaan barang/jasa pemerintah.

Pada Perpres 8 tersebut telah diperkenalkan website pengadaan nasional (www.pengadaannasionalbappenas.go.id), saat ini disebut portal pengadaan nasional (inaproc) dengan alamat akses http://inproc.lkpp.go.id .

Seiring perkembangan terbitlah Perpres No. 54 tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/jasa Pemerintah dinyatakan bahwa tidak lagi menggunakan koran sebagai media pengumuman pengadaan barang/jasa digantikan dengan pengadaan secara elektronik melalui LPSE (Layanan Pengadaan Secara Elektronik) dengn menggunakan aplikasi SPSE (Sistem Pengadaan secara Elektronik) melalui Portal Pengadaan Nasional (inaproc). Hal ini didukung dengan data statistik penggunaan internet di Indonesia yang setiap tahun terus meningkat.

Namun dengan terbitnya Surat Edaran Kepala LKPP No. 1 tahun 2015, yang menyatakan bahwa Wakil Presiden telah menginstruksikan untuk mengumumkan pengadaan barang/jasa  pada surat kabar nasional atau surat kabar provinsi, cukup mencengangkan. Sejak terbitnya Pepres 54/2010 lima tahun lalu, para pelaksana pengadaan barang/jasa telah meninggalkan penggunaan koran sebagai media pengumuman pengadaan, alokasi anggaran pun untuk pengumuman sudah ditiadakan. 

Saat ini banyak yang bertanya tanya apakah Perpres yang telah diterbitkan dapat digugurkan dengan Surat Edaran tersebut, lalu bagaimana dengan alokasi anggarannya, karena sudah 5 tahun tidak ada alokasi anggaran pengumuman di koran ini.

Saat ini juga bertanya-tanya dengan terbitnya Surat Edaran ini, kira-kira seperti apa peraturan pengadaan baru yang akan terbit dalam waktu dekat ini. Akankah pengumuman dikoran kembali diwajibkan.

Mungkin menurut penilaian beliau pengumuman melalui media online belum menyentuh masyarakat luas sehingga diperlukan koran kembali, namun kalau melihat statistik penggunaan sosial media Indonesia sangat tinggi penggunanya. 


Kalau masyarakat awam atau secar umum mungkin tidak banyak yang mengetahui informasi tentang portal pengadaan nasional dlsb, namun untuk kalangan pengusaha / penyedia barang/jasa telah mengetahui dan wajib mengetahui untuk dapat mengikuti proses pengadaan barang/jasa. Jadi kalaupun ingin mensosialisasikan tidak perlu tiap instansi mengumumkan dikoran, cukup LKPP sebagai instansi yang bertanggung jawab terhadap kebijakan pengadaan barang/jasa secara periodik mengumumkan tentang portal pengadaan nasional di media koran.
















Rabu, 08 April 2015

Strategi Pengadaan

Strategi Pengadaan adalah usaha terbaik yang dilakukan untuk mencapai tujuan pengadaan dalam mendapatkan barang/jasa yang tepat kualitas, tepat kuantitas, tepat waktu, tepat sumber dan tepat harga berdasarkan aturan/prosedur, etika, kebijakan dan prinsip pengadaan #pbjid