Selasa, 13 Maret 2018

MENGENAL KERJASAMA PEMERINTAH BADAN USAHA (KPBU) - 2

Aspek hukum pelaksanaan Kerjasama Pemerintah Badan Usaha

























Sumber : Materi Diklat ToT KPBU LKPP-MCAI

Sabtu, 03 Maret 2018

MENGENAL PENGADAAN MELALUI KERJASAMA PEMERINTAH DAN BADAN USAHA (PERATURAN PRESIDEN NO. 38 TAHUN 2015) - 1

Definisi Kerjasama Pemerintah Badan Usaha (KPBU) sesuai pasal 1 Peraturan Presiden No. 38 tahun 2015 adalah kerjasama antara pemerintah dan Badan Usaha dalam Penyediaan Infrastruktur untuk kepentingan umum dengan mengacu pada spesifikasi yang telah ditetapkan sebelumnya oleh Menteri/Kepala Lembaga/Kepala Daerah/Badan Usaha Milik Negara/Badan Usaha Milik Daerah, yang sebagian atau seluruhnya menggunakan sumber daya Badan Usaha dengan memperhatikan pembagian risiko diantara para pihak

KPBU merupakan suatu cara untuk mengadakan infrastruktur dan layanan dalam membantu negara-negara berkembang untuk menutup kesenjangan infrastruktur melalui akses modal dan keahlian swasta secara efektif dan efisien.

Ruang lingkup Kerjasama Pemerintah dan Badan Usaha dalam penyediaan infrastruktur untuk kepentingan umum meliputi perencanaan, konstruksi, pembiayaan, operasi dan pemeliharan fasilitas infrastruktur sehingga jangka waktu pelaksanaan umumnya lebih dari 15 tahun.

Waktu pelaksanaan yang relatif lama dikarenakan untuk mendapatkan pembayaran kembali terhadap biaya konstruksi dan seluruh biaya dalam desain.

Jenis Infrastruktur yang dapat dikerjasamakan inftrastruktur ekonomi dan sosial, antara lain :
infrastruktur transportasi, infrastruktur jalan, infrastruktur sumber daya air dan irigasi, infrastruktur air minum, infrastruktur sistem pengelolaan air limbah terpusat, infrastruktur sistem pengelolaan air limbah setempat, infrastruktur sistem pengelolaan persampahan, infrastruktur telekomunikasi dan informatika, infrastruktur ketenagalistrikan, infrastruktur minyak dan gas bumi dan energi terbarukan, infrastruktur konservasi energi, infrastruktur fasilitas perkotaan, infrastruktur fasilitas pendidikan, infrastruktur fasilitas sarana dan prasarana olahraga, serta kesenian, infrastruktur kawasan, infrastruktur pariwisata, infrastruktur kesehatan, infrastruktur lembaga pemasyarakatan, dan infrastruktur perumahan rakyat.

Dasar perjanjian pelaksanaan KPBU adalah 1. pihak Badan Usaha dibayar berdasarkan kinerja untuk memenuhi Output yang telah ditentukan (output specification); serta 2. adanya alokasi resiko antara pemerintah dan badan usaha

Berbeda dengan privatisasi, dalam pelaksanaan KPBU tidak ada pengalihan aset, kepemilikan aset adalah milik pemerintah secara permanen. Aset yang telah dibangun dan dikelola oleh pihak Badan Usaha akan dikembalikan kepada pemerintah setelah selesai masa kerjasama dengan syarat dan ketentuan yang disepakati. Dengan demikian salah satu hal yang penting adalah pelaksanan tidak hanya perencanaan dan pembangunan aset saja akan tetapi pemeliharaan dengan jangka dalam waktu panjang sehingga pembangunan dan pemeliharaan merupakan satu kesatuan.


Selasa, 14 November 2017

Perencanaan Pengadaan Bidang Teknologi Informasi untuk Smartcity

Smartcity selalu diidentikkan dengan perangkat teknologi informasi dengan sistem yang canggih, infrastruktur dan akses internet yang cepat dan tersedia di seluruh kota, berbagai macam aplikasi yang dimiliki pemerintah daerah dalam mendukung proses pemerintahan dan layanan kemasyarakat. Pemahaman tersebut tidaklah salah karena dalam rangka kemudahan dan kecepatan layanan masyarakat maupun kinerja pemerintah daerah penggunaan teknologi informasi dan sistem informasi yang terintegrasi satu dengan lainnya sangat dibutuhkan terutama dalam pengambilan keputusan yang starategis, agar dapat memperoleh data dan informasi yang akurat.

Namun pertanyaannya, peralatan teknologi dan sistem informasi yang seperti apa yang benar-benar dibutuhkan oleh pemerintah daerah dalam membangun smartcity. Di Indonesia beberapa daerah yang telah memproklamirkan dirinya sebagai smartcity adalah daerah yang memiliki sistem perangkat teknologi informasi yang terhubungan dalam ruangan yang disebut dengan Command Center atau pusat kendali di mana seluruh aktivitas kantor pemerintah dan kondisi kota dapat termonitor melalui perangkat CCTV yang terpasang diberbagai sudut kota yang terhubung ke command center tersebut. Serta aplikasi dan media sosial yang diperuntukan masyarakat juga terhubung dan dimonitor ke command center guna mempercepat penyelesaian permasalahan yang dihadapi masyarakat.

Pada akhirnya daerah yang telah lebih unggul infrastrukturnya dijadikan rujukan dan model oleh daerah lain untuk memiliki perangkat dan sistem yang serupa agar menjadi smartcity walaupun mungkin perangkat yang dibutuhkan tidak sekompleks daerah lain. Melalui Gerakan #menuju100smartcity pemerintah daerah diajak untuk memetakan dan merancang kebutuhan pelaksanaan smartcity termasuk perangkat dan sistem teknologi informasi.

Secara umum dalam perencanaan pengadaan perangkat dan sistem teknonolgi informasi, ditemukenali bahwa :
a. perencanaan pengadaan tidak berdasarkan kebutuhan dan ketersediaan sumberdaya akan tetapi hanya melakukan duplikasi kesuksesan program sejenis yang telah dilakukan pemerintah daerah lainnya atau terjebak dengan penawaran produk tertentu.
b. pemaketan pengadaan perangkat dan aplikasi belum mempertimbangkan kemampuan penyedia wilayah terhadap perangkat yang dibutuhkan
c. Masih terkendala dalam penyusunan HPS dan spesifikasi teknis karena kebutuhan dan kurangnya pengetahuan terhadap barang atau sistem yang akan diadakan
d. Seringkali terjebak pada pemilihan model pengadaan melalui penyedia barang/jasa atau melalui swakelola.

Adapun kendala teknis dalam merencanakan pengadaan teknologi informasi antara lain :
1. keterbatasan pemahaman terhadap produk karena user bukan seller
2. setiap merk memiliki produk yang setara dalam menjaring pasar
3. fanatik terhadap merk tertentu
4. sulit mendefinisikan spesifikasi teknis atau spesifikais kinerja
5. tidak adanya standar terhadap aplikasi tertentu
6. solusi teknologi identik dengan merek tertentu dimana masing-masing merk memiliki keunggulan dan kekurangan sehingga kesulitan dalam pemilihan spesifikasi teknis
7.pertimbangan beli atau sewa belum dapat terdefinisi sesuai kebutuhannya
8.perbedaan pandangan terhadap kompleksitas teknologi informasi

Berdasarkan Peraturan Presiden No. 54 tahun 2010 beserta perubahannya bahwa pelaksanaan pengadaan barang/jasa dilaksanakan sesuai dengan prinsip pengadaan yaitu efektif, efisien, terbuka, bersaing dan akuntabel sehingga dalam melakukan perencanaan perangkat dan sistem informasi ini, secara umum perlu mempertimbangkan hal-hal sebagai berikut :
1. menentukan skala prioritas berdasarkan kebutuhan dan kemampuan sumberdaya, seperti SDM, kelistrikan, lokasi perangkat. dalam hal ini peningkatan kemampuan SDM juga tidak kalah penting dengan pengadaan perangkat itu sendiri.
2. menganalisa kebutuhan penggunaan aplikasi, seperti ruang lingkup pengguna aplikasi apakah aplikasi akan digunakan secara internasional, nasional atau lokal, kompleksitas bisnis proses, perkiraan database yang akan dikelola. dengan pertimbangan apakah akan membeli aplikasi jadi, membuat aplikasi atau menyewa aplikasi. Hal ini juga terkait dengan keberlangsungan sistem tersebut.
3. memahami perangkat atau sistem yang akan digunakan, baik dari spesifikasi teknis maupun kinerja sesuai dengan peruntukannya yaitu jenis sistem dan data yang akan dikelolanya.
4. Mencari informasi tentang ketersediaan layanan purna jual di daerah

Hal lainnya sebagaimana diamanatkan dalam Peraturan Pemerintah No. 82 tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Sistem Elektronik bahwa Penyedia Barang/Jasa berkewajiban untuk:
- melaksanakan alih pengetahuan,
- menyerahkan seluruh dokumentasi sistem berupa konfigurasi sistem, relasi data, kode sumber dan desain
- tidak mempergunakan kode sumber atau konfigurasi sistem serta dokumentasi sistem kepada pihak lain tanpa seijin pemilik pekerjaan
- melaksanakan masa pemeliharaan dalam jangka waktu tertentu guna memastikan tidak terdapat kendala dalam pelaksanaan paska berakhirnya masa kontrak

Membangun smartcity dengan komitmen - sebuah catatan Program Gerakan #menuju100smartcity


http://makassartoday.com/
Kementerian Kominfo bersama Kompas Gramedia Grup telah menggagas program Gerakan Menuju 100 smartcity, pelaksanaannya bertahap dimulai pada tahun 2017  untuk 25 Kota/kabupaten dan di akhiri nanti 100 kota/kabupaten pada tahun 2019.

Seperti sudah menjadi keniscayaan bahwa perkembangan teknologi berdampak pada perubahan mindset dalam kehidupan bermasyarakat termasuk dalam pelaksanaan pemerintahan. Tuntutan masyarakat untuk mendapatkan kehidupan sosial yang nyaman serta kepastian dan kemudahan terhadap layanan yang diberikan pemerintah dan adalah hal yang mutlak.

Dalam menghadapi hal tersebut konsep penerapan smartcity dijadikan acuan oleh pemerintah daerah kota maupun kabupaten untuk menjawab segala tuntutan masyarakat sekaligus meningkatkan kualitas tata kelola pemerintahan.

Program Gerakan #menuju100smartcity Kementerian Kominfo bersama Kementerian Dalam Negeri, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, serta Kementerian Pembangunan Nasional/Bappenas ditahun 2017 memulai dengan memberikan dukungan asistensi dan pendampingan untuk menyusun rencana induk smartcity sesuai dengan konsep dan pedoman smartcity yang telah ditetapkan. Pemilihan kota/kabupaten yang akan didampingi berdasarkan pada hasil penilaian terhadap 4 aspek, yaitu 1)Indeks Kota Hijau 2) Kemampuan Keuangan Daerah 3) Indeks Kinerja Pemerintah Daerah 4) Indeks Kota Berkelanjutan

https://aptika.kominfo.go.id/
Kementerian Kominfo berkewajiban mengirimkan pembimbing teknis yang berasal dari unsur pemerintah, akademisi, serta praktisi sebanyak 4 kali dalam membantu pemerintah daerah menyusun rencana induk smartcity dan pemerintah daerah berkewajiban memfasilitasi dan menyelesaikan rencana induk tepat waktu.

Melalui Gerakan #menuju100smartcity ini pemerintah daerah bersama masyarakatnya yang diwakili oleh komunitas, akademisi, praktisi, tokoh masyarakat untuk mengenali seluruh potensi daerahnya berupa sumber daya, keunggulan-keunggulan daerah dan kekhasan daerah masing-masing serta faktor penghambatnya, selanjutnya akan dituangkan dalam rencana induk dan menjadi bagian-bagian dari sasaran pembangunan smartcity antara lain 1. Smart Governance, 2. Smart Branding, 3. Smart Economy, 4. Smart Living, 5. Smart Society, 6. Smart Environment.


Akhirnya Gerakan #Menuju100Smartcity icni akan menjadi ajang pembuktikan komitmen pimpinan daerah dan seluruh perangkat daerahnya dalam kerangka mewujudkan pembangunan smartcity sebagaimana telah tertuang pada rencana induk smartcity untuk 5 dan 10 tahun kedepan. Komitmen tersebut dibuktikan dengan adanya partisipasi aktif perangkat daerah dalam melaksanakan rencana induk yang berkolaborasi dengan seluruh unsur masyarakat sebagai wujud partisipasi masyarakat memujudkan smartcity.

Senin, 04 Januari 2016

Daftar Peraturan Turunan Perpres 4/2015 (lanjutan)

  • Peraturan Kepala LKPP No 16 Tahun 2015 Tentang Petunjuk Teknis Pengangkatan Dalam Jabatan Fungsional Pengelola Pengadaan Barang/Jasa Melalui Mekanisme Pengangkatan Dari Jabatan Lain.
  • Peraturan Kepala LKPP No 19 Tahun 2015 Tentang Tentang Tata Cara Pelaksanaan Pengadaan Badan Usaha Kerjasama Pemerintah Dengan Badan Usaha Dalam Penyediaan Infrastruktur
  • Peraturan Kepala LKPP No 21 Tahun 2015 Tentang Harmonisasi Standar Dokumen Pengadaan Untuk Pekerjaan Konstruksi Melalui Pelelangan Umum/Pemilihan Langsung Dengan Pascakualifikasi Metode Satu Sampul (National Competitive Bidding/NCB) Dengan Sumber Dana Dari Bank Dunia
  • Peraturan Kepala No 19 Tahun 2015 Tentang Perubahan Atas Peraturan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 13 Tahun 2013 Tentang Pedoman Tata Cara Pengadaan Barang/Jasa Di Desa
  • Surat Edaran Kepala LKPP Nomor 8 Tahun 2015 Tentang Tunjangan Bagi Pejabat Fungsional Pengelola Pengadaan Barang/Jasa
  • Peraturan Kepala LKPP No 23 Tahun 2015 Tentang Petunjuk Teknis Operasional Sertifikasi Keahlian Tingkat Dasar Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah.