Jakarta - Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP) bertekad mendorong 100 persen pengadaan secara elektronik untuk Indonesia Bersih dan Sejahtera. Untuk menyukseskan program tersebut LKPP terus mematangkan implementasi Sistem Pengadaan Secara Elektronik (SPSE), diantaranya dengan meminta masukan LPSE dari seluruh tanah air.
Demikian yang terangkum dalam acara Rapat Koordinasi LPSE Nasional ke-8 yang berlangsung di Taman Palem, Jumat (09/10) di Jakarta. Kepala LKPP Agus Rahardjo menyatakan sangat mengapresiasi komitmen para pengelola LPSE yang selalu tanggap dengan perubahan. "LPSE adalah komitmen anak bangsa yang perduli terhadap perjalanan pengadaan barang/jasa pemerintah ke depan." Ujar Agus.
Sejak dikembangan tahun 2007, jumlah unit LPSE terus melesat. Hiingga bulan November tahun 2012, jumlah unit LPSE sudah meningkat menjadi 515 unit. Sementara transaksinya juga terus meningkat menjadi Rp 135 triliun untuk tahun 2012, melejit hampir tiga kali lipat dari tahun sebelumnya yang hanya sekitar RP 54 triliun.
"Jika kita liat angkanya, pergerakannya sudah sangat cepat, bahkan dobel, dan juga tiga kali lipat, apalagi dibandingkan tahun-tahun sebelumnya. Dari transaksi tersebut, jumlah paket lelang yang melalui LPSE mencapai 84.513 paket lelang, sementara penghematannya hingga saat ini mencapai Rp 10,52 triliun atau hemat 10,74 persen. " ungkapnya
Namun, di balik perkembangan yang menggembirakan tersebut, masih ada beberapa hal yang menjadi perhatian serius untuk diperbaiki. Misalnya adalah kurangnya peran dunia usaha, serta adanya niatan jelek untuk mengakali sistem pengadaan elektronik.
"Dari data LKPP, jumlah badan usaha yang terverifikasi dalam pengadaan barang/jasa elektronik hanya berjumlah 187 ribu, padahal ada sekitar tiga juta badan usaha yang tersebar di seluruh Indonesia." Ujar Agus
"Selain itu, LKPP juga melihat masih banyak upaya-upaya untuk mengakali sistem pengadaan elektronik tersebut, misalnyabandwith yang dikecilkan atau banyaknya penawaran yang datangnya dari satu alamat (ip adress-red) " terangnya.
Agus menambahkan, atas dasar tersebut LKPP terus mencoba melakukan inovasi dan penyempurnaan agar sistem e-procurement dapat berjalan dengan baik dan bersih. "Diantaranya adalah dengan meminta masukan dari para pengelola LPSE di seluruh Indonesia melalui kegiatan ini. Kami mengharapkan dalam waktu yang tidak terlalu lama sistem LPSE menjadi handal, kredibel ke depannya" Pungkasnya.
Kepala Seksi Pengembangan e-Procurement LKPP Patria Susantosa mengatakan, Pertemuan Koordinasi LPSE kali ini adalah yang terbesar sepanjang penyelenggaraan yang dilaksanakan oleh LKPP. Undangan tahun ini berjumlah 1400 orang, meningkat dua kali lipat dari tahun 2011. Tahun lalu kegiatan Rakornas telah mempertemukan 250 LPSE, sementara tahun ini undangan tersebar ke 515 LPSE di seluruh tanah air.
"Sangat membanggakan seluruh pengelola LPSE seluruh Indonesia bisa hadir dalam kegiatan ini. Koordinasi LPSE Nasional perlu terus dilakukan, pertemuan ini diharapkan menjadi bagian bagi kami untuk saling koreksi dan evaluasi serta berbagi solusi dan berbagi semangat untuk strategi pengembangan procurement di masa depan." Kata Patria. (fan)
www.lkpp.go.id
Tidak ada komentar:
Posting Komentar