Kontrak Payung ISP (Internet Service Provider) kenapa tidak ?

Dalam beberapa kesempatan berdiskusi dengan teman-teman yang terlibat dalam pengadaan, pengadaan internet selalu menarik untuk di bahas. Sebagian besar menginginkan pemilihan ISP dalam proses pengadaan barang dan jasa dilakukan melalui penunjukan langsung, karena berbagai pertimbangan antara lain : layanan internet yang tidak dapat di hentikan karena melayani aplikasi-aplikasi yang diakses publik, proses pergantian ISP yang mengakibatkan perubahan instalasi dan setting pada jaringan internet yang dikhawatirkan mengganggu sistem yang berjalan, dan dibeberapa daerah jumlah ISP masih terbatas, dan permasalahan ini selalu muncul ditiap tahun anggaran baru,

Memang saat ini penyedia jasa layanan internet cukup banyak sama halnya dengan kendaraan ketika spesifikasi dibuat umum penawaran yang diterima kendaraan bukan yang diinginkan akan tetapi kalau dibuat lebih spesifik menjadi mengarah ke suatu produk. Pada akhirnya mulai tahun 2011 pengadaan langsung melalui katalog yang disediakan LKPP.

Bagaimana dengan pengadaan internet, mungkin juga hal ini sudah diwacanakan oleh LKPP bahwa sepertinya memungkinkan melakukan kontrak payung dengan ISP, sebab saat ini internet sudah menjadi common item dan saat ini seluruh instansi baik pusat maupun daerah harus memiliki koneksi internet apalagi dengan diwajibkannya pelaksanaan pengadaan secara elektronik, dan perusahaan penyedia layanan internet juga sudah banyak dan harganya dan layanan yang diberikan sangat bersaing.

Kontrak payung yang dilakukan berupa layanan internet dengan spesifikasi sudah ditentukan oleh ISP berikut standar layanannya seperti SLA, demikian pula dengan tatacara pembayarannya sebab berbeda dengan kendaraan yang hanya sekali pembayaran ketika barang diterima. Lain halnya dengan kebutuhan internet dengan kebutuhan khusus harus dilakukan dengan lelang umum misalnya dibutuhkan internet dengan koneksi wireless ke beberapa titik, koneksi backup koneksi DRC dan lain sebagainya. Sama juga halnya dengan kendaraan bermotor ketika dibutuhkan spesifikasi khusus harus dilakukan lelang umum.

Jadi kontrak payung dengan ISP, kenapa tidak ? ^_^

Dampak Kenaikan Harga BBM....

Sudah hampir 2 bulan ini media tak pernah sepi memberitakan tentang kenaikan harga BBM (Bahan Bakar Minyak), plus demonstrasi dimana-mana menolak kenaikan BBM. Sering kita dengar, BBM naik berakibat naiknya harga kebutuhan pokok, naiknya biaya transportasi, naik-naik-naik semuanya ikut naik terutama yang berhubungan dengan biaya biaya.

Akibatnya semua orang resah mulai dari rakyat biasa, mahasiswa bahkan anggota DPR, para politikus partai pun mendadak semua merasa menjadi orang yang kekurangan atau ikut merasakan akan bertambah sulit lagi kehidupan ini. Kira-kira begitulah gambaran berita yang menghiasi televisi, radio, surat kabar dan sudah pasti sosial media belakangan ini.

Namun, ada dampak lainnya dampak kenaikan lainnya dari kenaikan harga BBM yang jarang dipublikasikan dan seharusnya bisa terjadi, apakah itu ?

1. Berkurangnya kemacetan karena pengurangan penggunaan kendaraan, sehingga ketepatan waktu tempuh Meningkat.

2. Meningkatnya kualitas kesehatan, karena turunnya polusi udara akibat berkurangnya penggunaan kendaraan bermotor.

3. Pengunjung rumah ibadah meningkat daripada pusat perbelanjaan, karena dalam keadaan sulit orang cenderung dekat dengan Tuhannya.

4. Membuat orang lebih produktif guna memenuhi kebutuhan hidupnya, dengan demikian akan menurunkan budaya konsumtif.

Pengembangan sumber daya pengganti memang solusi, akan tetapi yang lebih penting pendidikan kepada masyarakat untuk menggunakan energi secara tepat dan hemat.

Saya pribadi melalui tulisan ini mencoba berpikiran positif dan menjalankan apa yang disampaikan para ulama, "mengeluh hanya membuang energi" dan menyampaikan curhat ke Allah dulu, Allah lagi, dan Allah Terus... karena Allah telah mengukur batas kemampuan umatnya dalam menghadapi cobaan"

Bagaimana dengan Anda, setuju dengan kenaikan BBM ?

PR di tahun 2013

"Baru juga mulai 2012, udah ada PR aja untuk 2013...hufffftttt..." Saya mengomentari judul yang saya buat sendiri...kok udah ada PR aja sih.....??? :)

Tahun 2012 ini merupakan awal sekaligus tantangan yang harus di hadapi oleh bangsa ini. Fokus saya tujukan pada penerapan sistem e-Procurement yang di tahun 2012 ini wajib hukumnya dilaksanakan oleh instansi pemerintah baik di pusat maupun daerah. Hal tersebut diperkuat oleh Inpres No. 17 tahun 2011 tentang Aksi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi tahun 2012 yang menginstruksikan kepada seluruh instansi pemerintah menerapkan e-Procurement dalam pengadaan barang/jasa.

Lalu ada apa dengan tahun 2013 ?

Tahun 2013 merupakan penilaian serta evaluasi apa yang telah dilakukan tahun 2012 ini sekaligus pembuktian apakah tahun 2012 ini penerapan e-Procurement dapat mencegah korupsi dalam pengadaan barang/jasa yang pada akhirnya mengurangi kasus-kasus korupsi pengadaan barang/jasa. Kalau melihat tujuannya pelaksanaan e-Procurement ini seharusnya mampu mengurangi kasus korupsi dalam pengadaan barang/jasa. Yang dikhawatirkan adalah penerapan e-Procurement hanya untuk menggugurkan kewajiban Perpres dan Inpres saja, akan tetapi dalam pelaksanaannya tidak dilaksanakan dengan sungguh-sungguh.

Hal lainnya lagi apabila nanti di tahun 2013, tindak pidana korupsi pengadaan barang/jasa tidak menunjukkan adanya perubahan dari tahun-tahun sebelumnya, tidak serta merta mengkambing hitamkan kegagalan dalam penerapan e-Procurement, menurut saya berarti selama ini bukan e-Procurement solusi pencegahan korupsi dalam pengadaan barang/jasa, sebagaimana diketahui e-Procurement hanya alat bantu saja. Disadari juga perlu waktu dan bertahap untuk menuju Indonesia Bebas Korupsi. Namun yang perlu di garis bawahi saat ini e-Procurement telah mampu merubah budaya kerja dalam pengadaan barang/jasa, akan tetapi kita jangan lengah terhadap oknum-oknum yang mencari celah mencari kekurangan sistem e-Procurement.

Semoga tahun 2012 ini merupakan gerbang menuju Indonesia Bebas Korupsi sebagaimana pengadaan barang/jasa melalui Gerbang/Portal Pengadaan secara Elektronik.

------------------------
INILAH.COM, Jakarta - Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP) membidik transaksi pengadaan barang dan jasa pemerintah melalui Layanan Pengadaaan Secara Elektronik (LPSE) atau e-Procurement (e-Proc) sebesar Rp200 triliun akan bebas korupsi, tahun ini.

Oleh: Mosi Retnani Fajarwati

ekonomi - Senin, 30 April 2012 | 13:21 WIB

http://ekonomi.inilah.com/read/detail/1856156/lkpp-bidik-transaksi-pengadaan-barang-rp200-t

Setahun pelaksanaan Perpres No. 54

Maret 2012, tanpa terasa tahun 2012 telah berjalan memasuki bulan ke-3. Setahun sudah Perpres 54 ini dilalui, masih teringat tahun 2011 lalu pelaksanaan pengadaan masih meraba-raba sambil mempelajari kandungan perpres tersebut.

Selanjutnya tahun ini merupakan masa penilaian terhadap proses pengadaan yang telah berlangsung di tahun 2011. Ya, instansi yang memiliki kewenangan dalam pengawasan akan mengevaluasi apa yang telah dilakukan oleh ULP/Pokja maupun pejabat pengadaan. Ada rasa ketakutan dari teman-teman panitia ketika akan melakukan suatu tahapan pengadaan, apalagi ketika dilapangan berhadapan dengan masalah yang belum pernah terjadi dengan aturan baru ini. Dan saat itu motivasi yang disampaikan adalah "saat ini kita start pada titik yang sama, yang membedakan siapa yang membaca dan mempelajari perpres tersebut lebih banyak". Hanya permasalahan penyamaan persepsi saja yang munkin terjadi dan ini merupakan hal yang wajar dalam pemahaman suatu aturan.

Memang perbedaan persepsi inilah yang akan menjadi point utama pada saat proses ini (audit/pemeriksaan), dan seyogyanya perlu penyamaan persepsi dulu terhadap setiap proses pengadaan antara auditor dan auditee, karena umur perpres ini masih sangat muda dan tiap-tiap pelaku pengadaan masih penyusuaian dengan aturan baru karena masih terbawa-bawa dengan pola aturan sebelumnya.

Itulah mengapa apa yang telah dilakukan tahun lalu belum tentu juga benar menurut satu persepsi akan tetapi menurut pandangan lain sudah benar, oleh karenanya di tahun ini perlu di review kembali sebelum menyusun administrasi pengadaan, apakah sudah benar-benar sesuai dengan aturan yang telah ditetapkan jangan mengandalkan copy paste.

Bulan Maret ini biasanya instansi pengawas akan mulai melakukan tugasnya, kita tunggu rapotnya, seperti di atas tadi saat ini kita start atau mulai memperlajari dan menerapkan dalam waktu yang sama, perdebatan dan argumentasi pemahaman perpres dipastikan sangat seru, karena masing-masing memiliki argumentasi. Disamping itu dalam waktu dekat akan diterbitkannya revisi Perpres No. 54 yang diharapkan akan mengakomodir kekurangan-kekurangan pada aturan sebelumnya, sehingga selanjutnya pelaksanaan pengadaan akan lebih baik.

Error !!!

Error ! itulah magic word, ketika seseorang mendapatkan kesulitan menggunakan suatu perangkat IT.

Begitu juga dalam penerapan e-procurement, kata ajaib ini memang cukup ampuh digunakan oleh pengguna e-procurement ketika mendapati sebuah masalah, dan bagi petugas helpdesk cukup membuat shock juga ketika mendengar kata-kata ini sebab khawatir memang sistem sedang error.

Namun, ketika dirinci seperti apa error yang dimaksud ternyata penyebab utamanya adalah kurangnya pemahaman terhadap penggunaan aplikasi, sehingga sistem lah yang disalahkan, hal ini berpotensi mengganggu proses pengadaan yang sedang berlangsung karena dapat dijadikan alasan untuk menggagalkan proses pengadaan.

Dengan demikian bagi petugas helpdesk yang melayani pengguna, dituntut untuk mencari informasi lebih jauh error yang dimaksud sebelum ditindaklanjuti secara teknis apabila error tersebut terbukti.

Beberapa hal yang dapat dilakukan untuk membuktikan error tersebut adalah :
1. meminta admin, memeriksa aktivitas user tersebut melalui user log
2. meminta admin, memberikan monitoring report kondisi jaringan pada saat terjadinya eror,
3. atau meminta admin, data pengadaan yang sedang berjalan pada tahapan yang sama apakah juga mengalami permasalahan yang sama,

2012

Hari ini Rabu, 4 Januari 2011, tak terasa 4 hari telah dilalui di awal tahun 2012 ini.

Tak terasa pula masih banyak rencana-rencana di tahun 2011 yang belum diwujudkan. Waktu terasa semakin cepat seiring dengan perkembangan teknologi, sepertinya jam dan kalender telah diupgrade dengan processor yang terbaru dan tercepat, sehingga waktu berjalan dengan cepat.

Di awal bulan Desember 2011 lalu, pada saat sholat jumat Khotib berkhotbah tentang hijrah sebagai refleksi peringatan tahun baru Hijriah. Dalam pergaulan sehari-hari, hijrah selalu di artikan dengan perpindahan secara fisik dari 1 tempat ke tempat lain. Padahal lebih dari itu kita setiap saat harus selalu ber-hijrah untuk meninggalkan yang buruk menuju yang lebih baik dan selalu meningkatkan kualitas keimanan.. ya.. Never Ending Hijrah...hijrah setiap saat...sehingga kita akan selalu menjadi pribadi yang lebih baik di masa yang sebelumnya.

Memang kadang kita memerlukan suatu moment untuk melakukan perubahan, dan pergantian tahun ini yang paling sering untuk dijadikan refleksi apa yang telah kita lakukan dalam 1 tahun. Rasanya jadi banyak PRnya kalau dikumpulin dulu selama 1 tahun, lebih ringan kalau setiap saat selalu menginstrospeksi diri dan mengevaluasi diri apa yang telah kita lakukan saat ini sudah lebih baik dan bermanfaat.

Efektifitas pelaksanaan e-Procurement

Pada suatu rapat persiapan pengadaan, di rencanakan akan dilaksanakan belasan paket pengadaan jasa lainnya dengan nilai pengadaan sebesar lebih dari Rp 50 milyar. Pimpinan satker menginstruksikan agar pelaksanaan pengadaan dilakukan secara e-Procurement "Full e-Proc" tanpa sama sekali tatap muka dengan penyedia.

Dalam kesempatan itu satker mengkonfirmasikan kemampuan sistem dalam mengakomodir karakteristik paket pengadaan tersebut dikarenakan antara lain dokumen penawaran pada pengadaan tahun sebelumnya kurang lebih setebal 2 rim kertas ukuran A4, proses aanwijzing sebelumnya dimana rata-rata masing-masing penyedia menyampaikan pertanyaan sebanyak 15 pertanyaan. Dikarenakan hal itu sistem kembali dipertanyakan seberapa besar kapasitas server data sistem, seberapa besar bandwidth yang disediakan lalu bagaimana layanan helpdesk apabila penyedia menghadapi mengupload penawaran.

Pertanyaannya adalah apakah sistem mampu melaksanaan secara Full e-Procurement ?

Pendapat saya pada saat itu adalah

Pada dasarnya sistem mampu melakukan proses seperti yang diinginkan oleh satuan kerja dan satker, akan tetapi pelaksanaan eprocurement adalah harus efektif dan efisien baik waktu, biaya maupun tenaga.

1. Berdasarkan pada besarnya nilai dan kompleksitas lingkup pekerjaan, apakah dari KAK yang sudah disusun sudah cukup dimengerti dan diyakini calon peserta memamami betul lingkup pekerjaan tanpa perlu dijelaskan dalam suatu forum, mengingat pada pengadaan sebelumnya ketika aanwijzing dilaksanakan secara manual masing-masing penyedia barang/jasa menyampaikan minimal 15 pertanyaan.

2. Dalam proses evaluasi penawaran, ketika proses manual (hardcopy) berapa lama evaluasi dilakukan untuk masing-masing perusahaan dengan penawaran yang rata-rata setebal hampir 2 rim kertas. Apabila data penawaran diuplod ke dalam sistem oleh penyedia dan lalu di download oleh panitia dengan jumlah halaman yang sama banyaknya, kira-kira berapa lama evaluasi dilakukan dengan membaca penawaran di monitor komputer.

Dari cerita singkat di atas, e-procurement bukan saja dapat memperoleh nilai kontrak yang efisien, akan tetapi dari prosesnya pun harus efektif dan efisien. Proses e-procurement yang ada saat ini menurut saya adalah proses pengadaan manual yang di elektronikkan sehingga banyak terjadi ke rancuan dalam penerapannya, sehingga muncullah istilah Semi & Full e-Procurement. Yaitu bila sebagaian tahapan pengadaan dilakukan secara elektronik itu disebut Semi, kalau seluruh tahapan dilakukan secara elektronik disebut Full e-Procurement.

Pendapat saya adalah kalau proses pengadaan elektronik masih di campur dengan proses manual walaupun seluruh tahapan dilakukan secara elektronik itu Semi, akan tetapi kalau seluruh proses dilakukan secara murni elektronik atau semua dilakukan oleh sistem itu adalah Full e-Procurement.

Kembali ke cerita di atas.

Bagaimana proses e-procurement dapat dilakukan secara efektif dan efisien, sesuai dengan tujuan e-Procurement yang tertuang pada pasal 107 Perpres 54/2010 yaitu "memperbaiki tingkat efisiensi proses pengadaan. Salah satu yang dipertimbangkan adalah karakteristik pengadaan itu sendiri.

1. Proses aanwijzing : apabila KAK yang di susun mampu memberikan gambaran utuh lingkup pekerjaan tanpa harus di jelaskan proses aanwijzing bisa dilakukan secara elektronik, akan tetapi seperti halnya pekerjaan konstruksi yang memerlukan survei lapangan, jenis pengadaan lainnya pun demikian apabila keterangan pada KAK dirasa tidak mampu memberikan gambaran proses aanwijzing dapat dilakukan secara manual.

2. Pemasukan penawaran : saat ini banyak yang gengsi atau malu kalau pemasukan penawaran manual (hardcopy), entah khawatir karena takut dianggap melanggar peraturan atau karena satker atau instansi lain sudah tidak melakukan manual sehingga ingin ikut-ikutan.

adakalanya penawaran yang disampaikan hanya beberapa lembar kertas saja, apabila file penawaran dikonversikan ke dokumen hardcopy, akan tetapi bagaimana penawaran yang memerlukan banyak kertas ditambah lagi dengan banyak gambar...kalau di konversikan ke bentuf softcopy menghasilkan besar file hingga ratusan Mb.

Akibatnya boros bandwidth karena masing-masing penyedia berupaya untuk mengupload file dalam jumlah yang besar dimana besarnya kemungkinan gagal atau file rusak dan tidak dapat dibuka, selain itu tidak semua orang terbiasa membaca tulisan dalam jumlah yang banyak dalam waktu yang lama di komputer, sebagian dari kita masih terbiasa lebih nyaman membaca dalam bentuk hardcopy. Yang pada akhirnya dokument tersebut harus di cetak lagi, 2 kali kerja akibatnya tidak efektif dan efisien waktu & biaya.

Jadi dalam pelaksanaan e-Procurement pun panitia pengadaan harus "SMART" dalam menilai karakteristik pengadaannya agar proses secara e-Procurement benar-benar membantu sehingga pengadaan menjadi lebih efektif dan efisien bukan hanya dari nilai kontrak akan tetapi dari keseluruhan proses pengadaan tersebut.

Akan tetapi pertanyaan selanjutnya adalah, apakah ada dampak hukumnya apabila e-procurement pelaksanaannya bersifat semi ? namun apabila yang dijadikan pertimbangan adalah efisiensi dan efektifikas proses pengadaan apakah akan disalahkan juga?